Masyarakat Politik

Masyarakat Politik
Dasar organis pembentukan masyarakat adalah “Keinginan manusia untuk hidup bersama atau kerjasama, tolong menolong untuk mencapai tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup”. Tujuan bersama menjadi salah satu hal yang mendasari kepentingan manusia untuk membentuk organisasi atau kelompok bersama. Negara dibentuk dan dijalankan oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati. Untuk dapat melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan tujuan negara tersebut diperlukan adanya kekuasaan (authority). Namun, walaupun memiliki tujuan yang sama, tidak setiap warga negara memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana cara mewujudkan tujuan bersama. Untuk itulah politik ada, karena politik menjadi gelanggang bagi persaingan gagasan dan kepentingan warga negara.
Jadi, masyarakat politik dapat diartikan sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan “aktivitas tertentu” yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan, pengendalian kekuasaan, dan sebagainya.
Pada masyarakat politik, interaksi setiap individu maupun kelompok memiliki cirri-ciri sebagai berikut.
No. Bentuk Aktivitas Uraian
1. Perilaku Politik
(Political Behavior) Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku, politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.
2. Budaya Politik
(Political Culture) Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara mengidentifikasikan dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.
3. Kelompok Kepentingan
(Interest Group) Adalah kelompok/organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik, biasanya mereka berada di luar tugas partai politik.
4. Kelompok Penekan
(Pressure Group) Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan dapat melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain: kelompok pengusaha, industriawan dan asosiasi lainnya.
Di dalam masyarakat politik, agar kepentingan seseorang atau suatu kelompok diketahui oleh pihak lain dan dijadikan sebagai pokok bahasan, maka diperlukan adanya komunikasi politik. Komunikasi politik adalah semua kegiatan dalam sistem politik yang dimaksudkan agar inspirasi dan kepentingan politik warga negara diakomodasi menjadi berbagai kebijakan.
Dengan demikian kita dapat melihat bahwa masyarakat politik bukanlah masyarakat yang statis. Jika kehidupan politik yang demokratis diterapkan, maka kehidupan masyarakat politik akan menjadi sangat dinamis. Karena kelompok-kelompok yang berbeda akan mencoba memperjuangkan berbagai kepentingannya melalui saluran komunikasi politik yang ada.
Sistem Politik Indonesia
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
1. Pengertian sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
B. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Pengertian sistem politik
a. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.
b. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
c. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng
2. Macam-macam Sistem Politik
3. Sistem Politik Di Berbagai Negara
a. Sistem Politik Di Negara Komunis :
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat
b. Sistem Politik Di Negara Liberal :
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Perwakilan
7. Sistem peemrintahan presidensiil
1. 4. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri
a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah
b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik
c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan

Masyaralat politik adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Misalnya, mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara, partai poilitik, tata cara pemilihan badan legislative (parlemen, DPR), tata cara pemilihan dan penetapan Presiden.(Lembaga eksekutif). Sedangkan ciri-ciri masyarakat politik: terdapat kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah; ada system pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat; ada lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan sistem pemerintahan; memiliki tujuan yang mengikat seluruh anggota masyarakat; dapat menerima perbedaan pendapat yang ada."Masyarakat politik adalah masyarakat yang memahami arti penting hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tidak GOLPUT pada saat pemilu.Cirinya cuman Satu yaitu suka NGOMONGIN Politik dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja.Konsep civil society model Cicero di maksud sebagai sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat kota, misalnya, menurut Cicero merupakan masyarakat yang telah menundukan dirinya di bawah supremasi hukum (civil law) sebagai dasar yang menentukan hidup bersama. Bisa di katakan bahwa proses membentuk civil society itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Di masa selanjutnya, nyaris selang berabad-abad lamanya setelah istilah tersebut tenggelam, John locke dan Rousseau menghidupkannya kembali sebagai istilah yang di pakai dalam menganalisis hubungan masyarakat dengan politik. Locke, misalnya mengidensipikasikan civil society sebagai " masyarakat politik" (political society). Ciri dari civil society, selain terkait dengan tata hukum, juga dalam konteks ekonomi dan perkembangan zaman yang mampu menyejahterakan dan memuliakan hidup sebuah masyarakat beradab. Sementara Rousseau menggarisbawahinya lebih lanjut dengan mengatakan bahwa masyarakat politik itu tercipta lewat adanya kontrak sosial(social contract). Tapi, yang perlu di garis bawahi disini adalah, ternyata konsep civil society Locke dan Rousseau belum membedakan antara civil society dengan negara. Bahkan keduanya beranggapan bahwa civil society adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami-yang muncul sebagai prakondisi civil society.

Mencari akar defenisi dari konteks Barat.pada hakekatnya adalah sebagai sebuah konsep yang berasal dari proses sejarah masyarakat Barat merupakan cerminan sebuah tatanan sosial-kemasyarakatan yang antara lain dicirikan tiga hal. Pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya tatkala berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas (free public sphere) sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

ciri-ciri masyarakat politik:
a) Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama hak
pilih aktif
b) Bersifat kritis dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
d) Dalam penyelesaian masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah
c) Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya